Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat (Jabar) menemukan hampir 3.000 pemilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jabar 2013.

"Di Kabupaten Majalengka ada 638 yang belum tercatat dan di Kota Bekasi ada 2.300 yang belum tercatat," kata Ketua Panwaslu Jabar, Ihat Subihat, dalam diskusi “Fair Play Dalam Pilkada Jabar 2013” di KPU Jabar, Jalan Garut, Bandung, Kamis (31/1/2013).

Diakui Ihat, salah satu tugas berat Panwaslu adalah dalam penentuan DPT. "Titik beratnya apakah DPT sudah benar," katanya.

Menurutnya, jumlah pemilih yang belum tercatat di DPT masih dapat bertambah karena hampir 3.000 pemilih itu baru ditemukan dari dua kabupaten/kota.

“Kalau dilakukan penyisiran di 26 kabupaten/kota, tentu akan ditemukan makin banyak yang tidak terdaftar,” tambahnya.

Ihat menjelaskan, fungsi Panwaslu Jabar adalah melakukan pencegahan. Namun, jika pelanggaran sudah terjadi maka akan ditindaklanjuti. Menurutnya, Panwaslu bertugas menyukseskan Pilgub Jabar 2013 hingga tak ada kendala.

"Pencegahan bukan berapa banyak yang sudah ditangani, tapi bagaimana bisa dicegah. Panwas ada agar tidak terjadi pelanggaran," tegasnya

Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) sepekan lagi memasuki masa kampanye, yakni 7-20 Februari 2013.

Pada hari pencoblosan, Minggu 24 Februari 2013, lima kontestan Pilgub Jabar akan memperebutkan suara pemilih Jabar, yakni 32,5 juta yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jabar.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, pada pemilihan nanti jika ada satu calon yang mampu meraih suara 30 persen plus 1, maka dia akan menang satu putaran di pesta demokrasi terbesar di Jabar.

"30 persen plus 1 persen itu dari suara yang sah," kata Yayat, di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Selasa (29/1/2013).

Ia menyebutkan, syarat 30 plus 1 sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Disinggung apakah Pilgub Jabar 2013 akan selesai satu putaran saja, Yayat enggan menjawabnya. KPU tidak memiliki dan tidak boleh target putaran Pilgub Jabar.

"Bagi kami satu putaran hayu dua putaran hayu. KPU enggak boleh punya target," ujarnya.

Yayat menjelaskan, syarat menang Pilgub Jabar berbeda dengan Pilgub DKI di mana pemengnya harus meraih suara 50 persen plus 1. "DKI kan daerah khusus seperti Aceh, jadi 50 persen plus 1," sebutnya.

Untuk diketahui, Pilgub Jabar 2008 lalu dimenangkan secara telak dalam satu putaran oleh pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf.

Masing-masing inkumben dalam Pilgub kali ini berebut Jabar 1 yang diusung partai berbeda. Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar (nomor urut 4) diusung PKS, PPP, Hanura, dan PBB. Sedangkan Dede Yusuf berpasangan dengan mantan Sekda Jabar Lex Laksamana yang diusung Demokrat, PKB, PAN, Gerindra (nomor urut 3).

Dua inkumben ini akan bertarung dengan tiga pasangan lainnya, yakni pasangan independen nomor urut 1 Dikdik Mulyana Arif Mansur-Cecep NS Toyib, Irianto MS Syaffiudin-Tatang Farhanul Hakim nomor urut 2, dan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki nomor urut 5

Warga Jawa Barat yang belum tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), masih bisa menyalurkan hak pilihnya hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Anggota KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, meski KTP bisa digunakan tetap ada ketentuan yang harus dimiliki pemilih. Ketentuan itu bahwa pemilih tersebut harus terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

"Jika tidak terdaftar di DPT tapi terdaftar di DPS atau DP4, orang ini bisa memakai KTP dan menunjukkan KTP-nya saat akan pencoblosan," terang Ferry di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Bandung, Rabu (30/1/2013).

Selain itu, pemilih yang menggunakan KTP juga tidak perlu membawa surat rekomendasi dari Panwaslu.

Ferry menegaskan, dibolehkannya penggunaan KTP untuk memilih merupakan jaminan hak memilih bagi setiap warga negara sesuai konstitusional.

Namun dengan kemudahan ini, Ferry mengaku khawatir jika ada mobilisasi pemilih yang memakai KTP. Pengerahan pemilih dengan KTP, misalnya pernah terjadi di Pilgub Jabar sebelumnya dan itu bisa mencederai Pilgub.

Untuk itu maka dibatasilah bahwa pemilih yang bisa menggunakan KTP hanya yang sudah terdaftar di DPS atau DP4. "Kami tidak mau penyelenggaraan pemilu terciderai persoalan seperti itu (mobilisasi)," tegasnya.

Sementara Ketua Komisi 2 DPR, Agung Gunandjar, menyatakan, setiap pemilih tidak boleh dihalang-halangi haknya untuk memilih. Maka KTP dimungkinkan untuk menjadi syarat pemilih.

"Artinya kalau punya KTP dia bisa menunjukkan dengan Kartu Keluarga bahwa dia warga di situ, dia belum mendapat surat panggilan dan itu pun bisa melakukan pemilihan. Itu sudah disepakati," kata Agung

Calon Gubernur Jawa Barat Dikdik Mulyana Arif Mansyur merupakan calon gubernur dengan nilai harta tertinggi jika dibandingkan tiga calon gubernur yang telah diverifikasi Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK). Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A Rachim mengungkapkan, harta Dikdik mencapai Rp 30,5 miliar dan 99.000 dollar AS. Jumlah ini lebih besar dari nilai harta yang dilaporkan Didik ke KPK. Pada 28 September 2012 lalu, nilai harta yang dilaporkan mantan Kepala Daerah Sumatera Selatan itu jumlahnya Rp 10,4 miliar dan 89.000 dollar AS.

"Dikdik LHKPN per 28 September 2012 dari Rp 10,4 miliar dan 89.000 dollar AS jadi Rp 30,5 miliar dan 99.000 dollar AS," kata Dedie.

Adapun cagub Jabar lain yang sudah terdata verifikasi hartanya di KPK adalah Rieke Diah Pitaloka dan Ahmad Heryawan. Sementara, nilai harta Irianto SM Syaifuddin, masih dalam pengolahan, sedangkan Dede Yusuf belum diverifikasi. Menurut Dedie, nilai harta Rieke berdasarkan harta verifikasi mencapai Rp 2,7 miliar. Nilai ini meningkat dibanding harta yang dilaporkan Rieke ke KPK pada 27 Novembver 2012 lalu.

"27 November, menurut penyelenggara, sekitar Rp 2,5 miliar dan hasil klarifikasi tanggal 22 Januari 2013 menjadi sekitar Rp 2,7 miliar," katanya.

Kemudian, Ahmad Heryawan, memiliki harta sekitar Rp 4,5 miliar dan 36.000 dollar AS. Nilai harta ini sama dengan nilai yang disampaikan Heryawan kepada KPK pada 31 Oktober 2012 lalu. Selain cagub, KPK sudah memverifikasi harta kekayaan beberapa calon wakil gubernur. Cawagub yang sudah diverifikasi dan diketahui nilai hartanya adalah Deddy Mizwar, Rp 27 miliar dan 35.122 dollar AS, Lex Laksamana senilai Rp 7,3 miliar, Teten Masudiki sebesar Rp 1,4 miliar, serta Tatang Farhanul Hakim sekitar Rp 5,7 miliar.

Adapun verifikasi harta kekayaan cagub dan cawagub Jabar ini dilakukan sebagai upaya menciptakan pemilihan kepala daerah yang berintegritas. Sejak Senin (21/1/2013) kemarin, petugas KPK mendatangi kediaman masing-masing cagub dan cawagub. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, hasil verifikasi ini nantinya akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pertarungan ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2013 mendatang, diprediksikan terdapat tiga pasangan yang akan bersaing ketat.